Berita dan Informasi

Pengadilan Negeri Tais Kelas II berkomitmen mewujudkan Zona Integritas Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)

Upacara Gabungan Pengadilan Negeri Tais dan Pengadilan Agama Tais HUT Mahkamah Agung RI Ke 74


Senin 19 Agustus 2019 di halaman kantor Pengadilan Negeri Tais Kelas II dilaksanakan Upacara bersama antara Pengadilan Negeri Tais dan Pengadilan Agama Tais dalam rangka memperingati Hari Jadi Mahkamah Agung RI ke-74.

HUT Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memilih Tema “Peradilan Modern Berbasis Teknologi Informasi untuk Melayani” di Pimpin langsung oleh Ketua Pengadilan Negeri Tais Bapak ERWINDU, S.H., dan dihadiri seluruh Hakim, Pejabat Struktural dan Fungsional serta pegawai Negeri Sipil dan PPNPN Pengadilan Negeri Tais Kelas II dan Pengadilan Agama Tais Kelas II.

Prosesi upacara yang dimulai pukul 07.30 WIB dengan tata urutan upacara: Bendera Merah Putih Sudah berkibar; Mengheningkan Cipta; Pembacaan Visi dan Misi Mahkamah Agung Republik Indonesia; Pembacaan Amanat Ketua Mahkamahagung R I oleh Pembina Upacara dan diakhiri dengan  Pembacaan do’a, dimana petugas upacara pada hari ini adalah gabungan dari pegawai Pengadilan Negeri Tais dan Pengadilan Agama Tais.

Upacara Selesai pukul 08.30 WIB.

Usai Penyemataan Prosesi Upacara dilanjutkan dengan Foto bersama dan Menyaksikan Live streaming Peluncuran e-Litigasi dan Himne Mahkamah Agung di Ruang Sidang Utama Pengadilan Negeri Tais Kelas II.



Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?

informasiKetua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan

Lebih Lanjut

Sistem Informasi Penelusuran Perkara

aduanBerdasarkan SK KMA 144/KMA/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan. dan SK KMA Nomor 1-144/KMA/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan

Lebih Lanjut

Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu

posbakum1Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan

Lebih Lanjut

C E R M A T ( Cepat, Efektif, Ramah, Melayani, Adil dan Transparan)