Berita dan Informasi

Pengadilan Negeri Tais Kelas II berkomitmen mewujudkan Zona Integritas Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)

Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)


Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme, Penyelenggara Negara diwajibkan melaporkan Harta Kekayaannya kepada Negara. Selanjutnya yang merupakan Penyelenggara Negara di Pengadilan Negeri Tais Kelas II adalah para Hakim dan Panitera Pengadilan. Kemudian untuk percepatan pemberantasan Korupsi, Presiden RI juga menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004. disusul dengan terbitnya Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (MenPAN) Nomor: SE/03/M.PAN/01/2005 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), yangmana selain Penyelenggara Negara seperti yang termuat di UU nomor 28 tahun 1999, pejabat Pemerintah lain juga diwajibkan melaporkan Harta kekayaan kepada Negara.

Untuk menciptakan terselenggaranya Reformasi Birokrasi dan Pembangunan Zona Integritas menuju wilayah bebas korupsi (WBS) dan wilayah birokrasi bersih melayani (WBBM), Pengadilan Negeri Tais Kelas II dengan patuh dan mendukung penuh dengan melaporkan harta kekayaan setiap tahun.

Berikut adalah daftar Pejabat (Penyelenggara Negara) Pengadilan Negeri Tais Kelas II yang telah Laporkan Harta Kekayaannya kepada Negara melalui Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK):

Nama Jabatan Tahun Pelaporan
2018 2017 2016
Arief Karyadi, S.H., M.Hum. Hakim Lihat    
Heny Faridha, S.H., M.H. Hakim      
Merry Harianah, S.H., M.H. Hakim Lihat    
Sigit Subagiyo, S.H., M.H. Hakim      
Sundoyo, S.H. Panitera Lihat    
Habibuddin, S.H. Kuasa Pengguna Anggaran Lihat    
Hairul Iksan Panitera Muda Hukum Lihat    
Jumardi Lisman, S.H. Panitera Muda Perdata      
Akhmad Nopriansyah, S.H. Panitera Muda Pidana Lihat    
Irdian Nofriansyah, S.H. Pejabat Pembuat Komitmen Lihat    
Endang, S.H. Panitera Pengganti Lihat    
Anita Mayasari, S.H. Panitera Pengganti Lihat    
Anna Lestari, S.H. Panitera Pengganti Lihat    

 

Untuk mengetahui Laporan Harta Kekayaan seluruh Penyelenggara Negara yang telah mengumumkan harta kekayaannya dapat diakses pada situs Anti-Corruption Clearing House Komisi Pemberantasan Korupsi (https://acch.kpk.go.id/pengumuman-lhkpn/)



Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?

informasiKetua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan

Lebih Lanjut

Sistem Informasi Penelusuran Perkara

aduanBerdasarkan SK KMA 144/KMA/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan. dan SK KMA Nomor 1-144/KMA/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan

Lebih Lanjut

Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu

posbakum1Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan

Lebih Lanjut

C E R M A T ( Cepat, Efektif, Ramah, Melayani, Adil dan Transparan)