Berita dan Informasi

Pengadilan Negeri Tais Kelas II berkomitmen mewujudkan Zona Integritas Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)

ALUR PERMOHONAN PERPANJANGAN PENAHANAN


Prosedur Penerimaan Permohonan Perpanjangan Penahanan :

  1. Menerima berkas permohonan penahanan dari Penyidik/Penuntut Umum lengkap dengan surat-surat yang berhubungan dengan permohonan  tersebut.
  2. Kelengkapan dan kekurangan berkas dimaksud diberitahukan kepada Panitera Muda Pidana.
  3. Permohonan yang disetujui dibuat oleh Staf dan dikoreksi serta diparaf oleh Panitera Muda Pidana.
  4. Panitera mengoreksi kembali dan memparaf.
  5. Ketua Pengadilan menandatangani penetapan tersebut.
  6. Panitera Muda Pidana mengirimkan penetapan tersebut.

 

Persyaratan Permohonan Perpanjangan Penahanan dari Penyidik:

  1. Surat Permohonan
  2. Laporan Polisi
  3. Surat Perintah Penyidikan
  4. Surat Perintah Dimulainya Penyidikan
  5. Surat Perintah Penahanan 20 (dua puluh) hari dari Penyidik
  6. Surat Perintah Perpanjangan Penahanan 40 (dua puluh) hari dari Penuntut Umum
  7. Resume

 

Persyaratan Permohonan Perpanjangan Penahanan dari Penuntut Umum:

  1. Surat Permohonan
  2. Surat Perintah Penyidikan
  3. Surat Perintah Penahanan 20 (dua puluh) hari dari Penyidik
  4. Surat Perintah Perpanjangan Penahanan 40 (dua puluh) hari dari Penuntut Umum
  5. Surat Perintah Penahanan 20 (dua puluh) hari dari Penuntut Umum
  6. Resume


Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?

informasiKetua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan

Lebih Lanjut

Sistem Informasi Penelusuran Perkara

aduanBerdasarkan SK KMA 144/KMA/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan. dan SK KMA Nomor 1-144/KMA/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan

Lebih Lanjut

Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu

posbakum1Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan

Lebih Lanjut

C E R M A T ( Cepat, Efektif, Ramah, Melayani, Adil dan Transparan)