Berita dan Informasi

Pengadilan Negeri Tais Kelas II berkomitmen mewujudkan Zona Integritas Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)

MURNIAWATI PRISCILIA DJAKSA DJAMALUDDIN, S.H.


  NAMA : MURNIAWATI PRISCILIA DJAKSA DJAMALUDDIN, S.H.
  TEMPAT/TGL. LAHIR :  Minahasa, Kabupaten (Tondano), 29 November 1992
  NIP : 199211292017122001
  PANGKAT DAN GOLONGAN : PENATA MUDA (III/a)
  PENDIDIKAN : STRATA I

RIWAYAT PENDIDIKAN

NO

TINGKAT

NAMA INSTANSI / LEMBAGA

JURUSAN

STTB/TANDA LULUS/IJAZAH TAHUN

TEMPAT

NAMA KEPALA SEKOLAH DIREKTUR/

DEKAN/PRO-MOTOR

1

2

3

4

5

6

7

1.

S2

UNIVERSITAS AIRLANGGA SURABAYA

Hukum

2017

 Indonesia

Prof. Dr. Moh. Nasih, SE., MT., Ak.

2.

S1

UNIVERSITAS AIRLANGGA SURABAYA

FAKULTAS HUKUM

2014

 Indonesia

Prof. Dr. Fasich, Apt.

3.

SLTA/SEDERAJAT

SMAN 11 SURABAYA

 

2010

 Indonesia

Dra. Hj. Rupiyati, MM.

4.

SLTP/SEDERAJAT

SMPN 26 SURABAYA

 

2007

 Indonesia

Dra. Hj. Sri Gunarti, M.Pd.

5.

SD

SD Negeri Babat Jerawat I Nomor 118

 

2004

 Indonesia

SUPADMI. A,, Ma., Pd.

PANGKAT/GOLONGAN

NO

PANGKAT

GOL

BERLAKU TERHITUNG MULAI TANGGAL

GAJI POKOK

SURAT KPUTUSAN

PERATURAN YANG DI JADIKAN DASAR

PEJABAT

NOMOR

TGL

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Penata Muda

III/a

01 Desember 2017

Rp.1.965.360

Sekretaris Mahkamah Agung RI

327/SEK/CPNS.04.1/SK/XI/2017

30 November 2017

AG-13001000836

RIWAYAT PENEMPATAN

 

NO

JABATAN/ PEKERJAAN

MULAI DAN SAMPAI

GOL

GAJI POKOK

SURAT KEPUTUSAN

PEJABAT

NOMOR

TGL

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Calon Hakim Pengadilan Negeri Tais

01 Mei 2019

dan

 

 

 

Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum

1741/DJU/SK/KP.00.3/4/2019

30 April 2019

2

Calon Hakim Pengadilan Negeri Tais

01 Desember 2017

dan

 

 

 

Sekretaris Mahkamah Agung RI

327/SEK/CPNS.04.1/SK/XI/2017

30 November 2017



Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?

informasiKetua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan

Lebih Lanjut

Sistem Informasi Penelusuran Perkara

aduanBerdasarkan SK KMA 144/KMA/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan. dan SK KMA Nomor 1-144/KMA/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan

Lebih Lanjut

Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu

posbakum1Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan

Lebih Lanjut

C E R M A T ( Cepat, Efektif, Ramah, Melayani, Adil dan Transparan)