Berita dan Informasi

Pengadilan Negeri Tais Kelas II berkomitmen mewujudkan Zona Integritas Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)

GALUH WAHYU KUMALASARI, S.H.


  NAMA : GALUH WAHYU KUMALASARI, S.H.
  TEMPAT/TGL. LAHIR :  Blora, Kabupaten (Blora), 04 September 1991
  NIP : 199109042017122002
  PANGKAT DAN GOLONGAN : PENATA MUDA (III/a)
  PENDIDIKAN : STRATA I

RIWAYAT PENDIDIKAN

NO

TINGKAT

NAMA INSTANSI / LEMBAGA

JURUSAN

STTB/TANDA LULUS/IJAZAH TAHUN

TEMPAT

NAMA KEPALA SEKOLAH DIREKTUR/

DEKAN/PRO-MOTOR

1

2

3

4

5

6

7

1.

S2

Universitas Sebelas Maret

Hukum Bisnis

2015

 Indonesia

Prof. Dr. Ravik Karsidi, M.S.

2.

S1

-

FAKULTAS HUKUM

2013

 Indonesia

Prof.Dr.Ravik Karsidi,M.S.

3.

SLTA/SEDERAJAT

SMA Negeri 1 Blora

 

2008

 Indonesia

Drs. Niyadi

4.

SLTP/SEDERAJAT

SMP Negeri 1 Kedungtuban

 

2005

 Indonesia

SUKIMAN

5.

SD

SD Tanjung I Kabupaten Blora

 

2002

 Indonesia

Sumarni

PANGKAT/GOLONGAN

NO

PANGKAT

GOL

BERLAKU TERHITUNG MULAI TANGGAL

GAJI POKOK

SURAT KPUTUSAN

PERATURAN YANG DI JADIKAN DASAR

PEJABAT

NOMOR

TGL

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Penata Muda

III/a

01 Desember 2017

Rp.1.965.360

Sekretaris Mahkamah Agung RI

315/SEK/CPNS.04.1/SK/XI/2017

30 November 2017

AG-13001001044

RIWAYAT PENEMPATAN

NO

JABATAN/ PEKERJAAN

MULAI DAN SAMPAI

GOL

GAJI POKOK

SURAT KEPUTUSAN

PEJABAT

NOMOR

TGL

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Calon Hakim Pengadilan Negeri Tais

01 Mei 2019

dan

 

 

 

Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum

1753/DJU/SK/KP.00.3/4/2019

30 April 2019

2

Calon Hakim Pengadilan Negeri Tais

01 Desember 2017

dan

 

 

 

Sekretaris Mahkamah Agung RI

315/SEK/CPNS.04.1/SK/XI/2017

30 November 2017

 



Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?

informasiKetua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan

Lebih Lanjut

Sistem Informasi Penelusuran Perkara

aduanBerdasarkan SK KMA 144/KMA/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan. dan SK KMA Nomor 1-144/KMA/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan

Lebih Lanjut

Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu

posbakum1Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan

Lebih Lanjut

C E R M A T ( Cepat, Efektif, Ramah, Melayani, Adil dan Transparan)